Kinerja Kejari Sekadau 2025 Dipertanyakan, Penanganan Kasus Korupsi Jadi Sorotan Publik

SEKADAU – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sekadau kembali menuai sorotan publik.

Sepanjang tahun 2025, kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan, khususnya dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sejumlah elemen masyarakat, termasuk aktivis antikorupsi dan pemerhati kebijakan publik, mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Hingga mendekati akhir tahun 2025, belum banyak capaian penanganan perkara korupsi yang disampaikan secara terbuka kepada publik, meskipun beberapa kasus sempat menjadi sorotan media.

Kondisi tersebut menimbulkan keraguan di tengah masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah.

Publik menilai Kejari Sekadau memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menyampaikan laporan kinerja secara transparan dan akuntabel, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Transparansi dinilai menjadi aspek penting agar proses hukum berjalan profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan tertentu.

Masyarakat berharap Kejaksaan Negeri Sekadau dapat memberikan penjelasan resmi terkait jumlah perkara korupsi yang ditangani sepanjang tahun 2025, tahapan penyelidikan maupun penyidikan, serta langkah hukum konkret yang telah dilakukan.

Berdasarkan pers rilisan dari Kejati kalbar serta peninjauan dari team awak media Kejaksaan Negeri Sekadau tercatat telah melakukan langkah penegakan hukum dalam salah satu perkara dugaan tindak pidana korupsi, yakni dengan melakukan penggeledahan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Nanga Taman.

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023 hingga 2024.

Langkah tersebut menunjukkan adanya proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, publik menilai informasi terkait perkembangan perkara tersebut maupun kasus-kasus lainnya masih perlu disampaikan secara lebih terbuka dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel dinilai menjadi kunci utama dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Hal ini berdampak negatif apabila kejaksaan negeri Sekadau tidak mengambil langkah tegas berdampak pada lemahnya kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum dan dapat merusak tatanan demokrasi dan supremasi hukum

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu keterbukaan informasi yang lebih memadai dari Kejaksaan Negeri Sekadau terkait perkembangan penanganan perkara korupsi selama tahun 2025.